TEORI DAN ANALISIS POLITIK PEMERINTAHAN

LAPORAN KEGIATAN GEMAR MEMBACA

TEORI DAN ANALISIS POLITIK PEMERINTAHAN

Disusun

Oleh:

ARIF  DARMAWAN

KEMENTRIAN AGAMA

MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 (MODEL) LUBUKLINGGAU

TAHUN PELAJARAN 2015/2016

HALAMAN PENGESAHAN

TEORI DAN ANALISIS POLITIK PEMERINTAHAN

Disahkan

Oleh:

Mengetahui                                                           Lubuklinggau, Oktober 2015

Kepala MAN 1 (Model) Lubuklinggau                Guru Pembimbing

RUSMALA DEWI  Z, S.Pd.MM                       ENDAH PUJI SURYATI, S.Pd

NIP. 19671104 199603 2001                                 NIP. 19770608 200501 2 004

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN...................................................................................i

KATA PENGANTAR ............................................................................................ii

DAFTAR ISI...........................................................................................................iii

BAB I PENDAHULUAN.......................................................................................1

            A.  LATAR BELAKANG KEGIATAN............................................................1

B.  TUJUAN KEGIATAN.................................................................................1

BAB II HASIL RESUME......................................................................................2

KEKUATAN POLITIK

      A.   Militer..........................................................................................................2

      B.   Partai Politik................................................................................................3

      C.   Cendikiawan................................................................................................4

      D.   Mahasiswa...................................................................................................5

ISU POLITIK PEMERINTAHAN

      A.   Jenis Isu.......................................................................................................6

      B.   Tingkat dan Sebaran Isu..............................................................................6

      C.   Teknik Antisipasi Isu...................................................................................7

DINAMIKA POLITIK PEMERINTAHAN

      A.   Kondisi Eksekutif dan Legislatif.................................................................9

      B.   Partisipasi Politik Rakyat............................................................................9

BAB III KESIMPULAN DAN SARAN.............................................................11

  A. KESIMPULAN......................................................................................................11

  B. SARAN..................................................................................................................11

DAFTAR PUSTAKA........................................................................................................12

Kata Pengantar

Alhamdulillah, dengan rasa syukur kehadiran Allah SWT, Yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kita semua. Tentunya tak lupa pula Shalawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

            Penulisan laporan ini dapat di selesaikan dengan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, dari itu saya mengucapkan terima kasih kepada:

       1.  Ibu RUSMALA DEWI ZZ, S.Pd.MM selaku kepala MA negeri 1 (model) Lubuklinggau yang           telah membuat program yang inovatif dan bermanfaat bagi penulis dan siswa lainnya.

      2. Ibu ENDAH PUJI SURYATI, S.Pd selaku guru pembimbing yang telah membantu banyak hal          yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan laporan ini.

3   3. Orang tua yang telah memberikan motivasi serta do’a kepada penulis selama mengajarkan resume       ini.

    4. Teman-teman tersayang seperjuangan di kelas XII IPS II Yang memberikan dukungan sepenuh            hati.

Resume ini saya buat dengan sungguh-sungguh atas usaha semampu saya dengan di tunjang beberapa resensi. Saya berharap bagi para pembaca juga menyadari bahwa dalam pembuatan resume ini banyak kekurangan, maka dari itu saya minta kritik dan saran dari pembaca resume saya selanjutnya.

                                     Lubuklinggau, Oktober 2015

                                     Penyusun

BAB I

PENDAHULUAN

A.      LATAR BELAKANG

       Sebagai objek analisis politik pemerintahan, diperlukan indikator-indikator yang mendukung kesimpulan yang diambil dalam sebuah analisis. Apakah pemerintah telah menjalankan negara sesuai dengan ideologi nasional? Seberapa besar kekuatan politik komponen bangsa, antara militer, partai politik, pemuka agama, cendikiawan, pengusaha, mahasiswa, dan kaum oposisi di Indonesia? Seberapa jauh faktor sosiologis, ekonomis, kultur budaya bangsa mempengaruhi dinamika perpolitikan nasional? Beberapa peryataan tersebut dapat dijadikan indikator dalam melakukan penganalisisan. Kesemuanya itu dijadikan parameter dalam melihat pengaruh politik dalam kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

B.       TUJUAN KEGIATAN

-          Menyelesaikan tugas Budaya Gemar Membaca.

-          Belajar menjadi warga negara yang baik.

-          Menambah wawasan dalam bidang politik.

BAB II

HASIL RESUME

KEKUATAN POLITIK

A.   Militer

       Pada mulanya militer dibentuk untuk mempertahankan nagara, pada berbagai pemerintahan sudah barang tentu militer dibentuk di bawah eksekutif yang palingmanya disederajatkan dengan mentri kabinet.

       Di negara-negara moderat yang sudah maju dan demokratis militer hanya mengurus persoalanpengamanan negara, sedangkan ketertiban dipegang oleh kepolisian, sehingga tidak sedikit menteri pertahanan dipisahkan dan dipegang oleh seorang sipil.

       Hanya saja beberapa aparat militer yang cukup profesional tidak menutup kemungkinan untuk ikut berpolitik. Sepanjang tidak menimbulkan dominasi militer yang berlebihan sebagaimana yang pernah terjadi dibeberapa negara berkembang dunia.

       Mengkaji berbagai sumber kekuasaan maka sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kekuasaan dapat berawal dari kekuatan paksaan, karena militer memiliki senjata secara sah terlegitimasi, maka akan merupakan kekuatan politik untuk ditakuti.

       Sejalan dengan itu pada pihak pemerintah sipil juga terbuka kesempatan untuk saling tuding, saling kolusi dan tidak terkoordinasi dalam pembangunan. Dengan dalih menegakan persatuan dan kesatuan inilah militer mengambil bagian di bidang politik pemerintahan.

       Hanya sekarang moral anggota militer itu sendirilah yang dapat menjamin apakah dwifungsi mereka di saat keadaan damai, apakah benar-benar ikut dalam tugas pembangunan atau hanya menjadi pelindung perjudian, pelacuran atau menakuti rakyat sebagai penagih hutan

B.   Partai Politik

       Karena rakyat itu jumlahnya besar tetapi hanya diam maka tidak semua dapat terwakili di parlemen, inilah yang menjadi cikal bakal dibentuknya partai politik yang akan duduk di lembaga legislatif tersebut.

       Jadi partai politik adalah sekelompok orang-orang satu ide dan memiliki cita-cita yang sama dalam suatu level negara, yang terorganisasi dengan raprientasi dalam terhadapi terutama dalam orientasi terhadap nilai-nilai kehidupan, oleh karena itu mereka mempunyai sasaran merebut kedudukan politik tertentu sehingga memperjuangkan kekuasaan, agar secara konstitusional, absah dilegitimasi serta kebijaksanaannya diterima kemudian ikut dalam pengambilan keputusan pemerintahan.

       Anggota partai politik inilah nanti yang akan banyak membela kepentingan rakyat tetapi yang sesuai dengan ide partainya. Mereka harus banyak mencari masukan sesuai hak-hak yang mereka punyai didewan perwakilan rakyat di negara mana pun mereka tinggal, seperti hak budget, hak petisi, hak interprestasi, hak amandemen, hak angket, hak inisiatif, hak prakarsa dan lain-lain.

      Partai politik ini muncul sebagai kontestan pemilihan umum yang mendapatkan dukungan dari berbagai kalangan masyarakat yang berhasil mereka pengaruhi, mereka mengumpulkan dana yang besar diperlukan untuk kampanye pemilihan umum.

      Namun demikian juga tidak sedikit partai politik ini diadopsi oleh rezim politik yang melancarkan pemilihan umum rekayasa. Terutama dalam pemerintahan yang mengaku demokratis tetapi presidenya tidak pernah diganti, sehingga untuk mengelabuhi masyarakat direkayasalah partai yang memuat seluruh anggota keluarga sang presiden agar terlihat memperhatikan kepentingan rakyat banyak, namun dengan kesenjangan ekonomi sangat mencolok.

C.   Cendikiawan

       Para ilmuwan adalah orang yang mampu berlogika membedakan mana yang benar dan mana yang salah sesuai disiplin ilmunya masing-masing.Apabila yang bersangkutan melihat ketidakbenaran, maka naluri keilmuannya menyangkal kendati pun ia akan berhadapan dengan penguasa yang memaksanya untuk melakukan pembenaran terhadap sesuatu yang salah.

       Karena para ilmuwan adalah dosen pada perguruan tingginya masing-masing, dia dapat memengaruhi penghuni kampusnya untuk melawan penguasa. Itulah sebabnya tidak sedikit penguasa dinegara-negara yang tirani mengebiri kampus dengan memasok tukang pukulnya yang bersepatu laras ke kampus terhormat suatu perguruan tinggi.

       Pada kesempatan lain ada pula ilmuwan (baik ilmuwan politik maupun bukan ilmuwan yang menggeluti disiplin ilmu politik) yang sekaligus terlibat langsung dalam politik praktis (maksudnya menjadi pejabat birokrasi pemerintahan ataupun menjadi supra struktur politik di lembaga legislatif.

       Kendatipun yang bersangkutan tahu akan terjadi ketiranian suatu rezim, namun mereka menyangkalnya bahkan berkenaan membuat pernyataan salah dengan menjual ilmunya. Dalam agama Islam runtuhnya suatu pemerintahan adalah karena beberapa sebab yaitu pemimpin yang tidak adil, ilmuwan yang memutar balik ilmunya, ulama yang berbohong tentang ayat Allah dan pedagang yang menimbun barang untuk keuntungan pribadinya.

       Setelah itu Allah Yang Maha Mengatur akan menghancurkan umat itu sehancur-hancurnya dan setelah itu diganti dengan yang lebih baik.

       Memang selama ini rezim yang diktator tidak pernah bertahan lebih dari satu abad, hanya tentu kita tidak harus menunggu sampai hancur sedemikian rupa.

D.   Mahasiswa

       Mereka baru saja tamat sekolah menengah tingkat atas, baik dari berbagai sekolah umum maupun kejuruan. Begitu duduk di bangku perguruan tinggi, terasa dunia seakan hanya milik mereka, apalagi dengan semangat yang membara ingin memperjuangkan dan menegakkan kebenaran, ditambah oleh kuliah dari dosen-dosen mereka yang idealis.

       Dengan konsep yang tidak terlalu jelas, mereka akan mengumandangkan protes, demonstrasi dan tawuran kepada pemerintah yang dianggap korup, dekadensi, tidak adil, biasanya disebabkan kenaikan harga yang juga mereka rasakan dikampus-kampus. Semangat mereka tinggi walaupun dengan persiapan yang tidak terlalu matang.

       Semakin ditonton oleh gaid-gadis cantik ataupun pacar mereka, semangat untuk demonstrasi semakin membara, apalagi ditambah oleh film-film perjuangan yang mereka tonton serta berpengaruh di batin mereka. Itulah sebabnya mereka memakai ikat kepala dan mengibarkan bendera karena terbayang akan kegagahan tokoh yang mereka idolakan.

       Kampus memang tempat mimbar bebas yang mengawali seorang mahasiswa mengenal kehidupan politik, kendatipun yang bersangkutan bukan dari jurusan ilmu politik ataupun ilmu-ilomu sosial lainya. Berita-berita dikoran yang memelas serta memprihatinkan terasa dapat mereka perjuangkan dalam sekejap. Sehingga dengan begitu mereka menjadi pahlawan.

       Semangat mahasiswa ini didorong pula oleh fisiknya yang masih mantap, dan selama ini mereka mendengar masyarakat mengidealisasi mereka, terutama dikota perkampusan para mahasiswa menempati tempat yang disoroti umum, mereka yang bereaksi ini terdiri dari golongan muda tertentu, baik yang berpendidikan formal ataupun tidak yang kemudian kita beri nama aktivis.

       Mahasiswa inilah kemudian yang memengaruhi para tukang becak, cleaning service, pedagang kaki lima dan sebagainya untuk ikut dalam demonstrasi mereka.

ISU POLITIK PEMERINTAHAN

A.   Jenis Isu

       Isu adalah berita beredar yang simpang siur karena terdiri dari berbagai sumber, oleh karena itu terdapat berbagai isu yaitu antara lain :

         1.         Isu yang sengaja dilempar oleh kelompok kepentingan (interest group) sebagai manuver untuk mengetahui sejauh mana masyarakat politik suka ataupun tidak suka (resah) oleh isu tersebut.

Contoh : Sewaktu Juwono Sudarsono melempar isu bahwa masyarakat            sipil belum mampu menjadi presiden RI setelah Soekarno dan Soeharto.

         2.         Isu yang disebarkan oleh pihak oposisi agar masyarakat politik mengetahui bahwa pemerintah yang sedang berkuasa sudah korup, tidak adil, zalim serta tidak layak untuk ikuti.

Contoh : Ketika Imam Khoimeini mengirimkan pidato beliau dalam bentuk kaset dan selebaran dari pengasingannya di Prancis.

         3.         Isu yang dipromosikan oleh pemerintah sebagai penguasa politik untuk menjawab tantangan, rintangan, hambatan dan gangguan agar masyarakat politik tidak terjangkit gejolak politik yang lebih rawan.

Contoh : Ketika rezim Marcos membantah bahwa oposisi yang dipimpin Ny. Corazon Aquino sudah menguasai keadaan dengan memimpin demonstrasi damai. Isu bantahan ini dilempar melewati pers (radio, televisi, majalah, koran) resmi.

       Itulah sebabnya di negara-negara tirani, pemerintah sengaja menjadikan departemen penerangan sebagai pengawas jalannya pemberitaan, sehingga dapat memodifikasi berita agar tidak merawankan atau membantah tuduhan yang meresahkan, kendatipun tuduhan itu ada benarnya.

B.   Tingkat dan Sebaran Isu

       Ada isu yang tidak berekses negatif tetapi ada pula isu yang menimbulkan dampak besar karena resahnya masyarakat, oleh karena itu keadaan itu sendiri yang perlu dibedakan atas sebagai berikut :

         1.         Keadaan Aman, walupun isu sudah beredar tetapi hanya berbentuk rumor segar yang lucu dikalangan anak muda, misalnya mengenai perilaku pejabat, monopoli perdagangan, kolusi, hukum yang tidak berjalan, moral aparat dan lain-lain.

         2.         Keadaan Rawan, isu yang beredar mulai dirasakan kebenarannya, toko-toko mulai tutup, pengangguran mulai banyak karena PHK, pusat perbelanjaan sepi, kesenjangan tampak mencolok mata. Isu muncul dalam bentuk selebaran yang dibagikan.

         3.         Keadaan Gawat, orang banyak berkumpul karena menunggu angkutan kota yang mogok, mereka yang dipecat menggerombol di pinggir jalan, sedikit saja petugas menyakiti mereka bisa meletuskan keadaan, bahkan orang gila mengamuk pun membahayakan.

         4.         Keadaan Kritis, isu dipajang dalam bentuk poster dengan berani, kekuatan rakyat menjadi satu karena tuntutannya sama, pemerintah mulai kehilangan kewibawaan karena krisis kepercayaan, bahkan setiap himbauan berakibat masyarakat semakin emosi. Untuk ini aparat sudah mengumumkan kesiagaan.

       Dalam teori politik, isu poilitik dapat hilang oleh kenyataan politik, contohnya bagaimanapun seorang pejabat dituduh korupsi karena menikah dengan mewah untuk kesekian kalinya, dapat dilupakan orang dari peredaran isu karena kenyataannya aman-aman saja. Kecuali bila suatu saat ada yang mengungkitnya kembali. Oleh karena itu aparat birokrasi menuduh lawan politik yang meletuskan ini sebagai aktor intelektual yang menyulut situasi.

C.   Teknik Antisipasi Isu

       Daerah slum yang penghuninya dilarang mendirikan bangunan, tidak akan mungkin didirikan puskesmas. Tetapi karena daerah tersebut tempat menumpuknya para pendatang tidak diundang dari desa-desa sepeti di sepanjang jalan kereta api, di pinggit terminal bus, di pelabuhan laut. Mereka mau tidak mau telah mendirikan bangunan yang sudah barang tentu tidak permanen sama sekali. Kantong-kantong kemiskinan seperti ini pada giliranya menjadi sumber obyekan para mucikari untuk mendirikan lokalisasi pelacuran. Di samping itu juga menjadi tempat mangkal pencopet, pengamen, pengemis dan tukang becak serta para pedagang kaki lima.

       Berbagai jasa pelayanan sengaja memang tidak dibuat karena pemerintah memang tidak menginginkan di lokasi tersebut didirikan bangunan, oleh karena itu secara tradisional berdirilah pasar, penjual obat dan layar tancap sesukanya. Kecemburuan sosial kepada pemerintah sangat tinggi di daerah ini, karena besarnya jurang pemisah kesenjangan ekonomi. Untuk pulang kembali ke kampung juga sudah sulit karena tujuan utama datang ke ibukota adalah mencari pekerjaan. Jadi bila arak-arakan mahasiswa membawa poster berpawai memprotes pemerintah melewati daerah ini, mereka dengan cepat terbecut untuk ikut bergabung. Dan apabila makar sudah terjadi, pembakaran dan penjarahan pun tidak dapat dihindari.

       Untuk mengantisipasi apa yang telah disampaikan di muka, maka pencegahannya dilakukan sebagai berikut :

1.      Koran, majalah, televisi dan radio (baik milik negara maupun milik swasta) dikebiri, dimonitor dan diawasi dengan ketat agar tidak memperkeruh suasana.

2.      Kepada para mahasiswa diberlakuakan sistem pengajaran yang ketat dan dipecat apabila meninggalkan perkuliahan dalam waktu yang ditentukan.

3.      Para ulama dan rohaniwan yang sangat ketat hubungan emosionalnya dengan jamaahnya, didekati dengan memberikan sumbangan ataupun menukar pengurusnya.

4.      Diberlakukan undang-undang darurat untuk menjerat pelaku kerusuhan sebagai subversi yang menentang kewibawaan pemerintah yang sah.

5.      Diadakannya jam malam, larangan berkumpul, sekaligus mengantisipasi tempat-tempat hiburan, pasar, kantor, kampus, rumah ibadah.

       Hanya saja sudah barang tentu semuanya ini akan mengebiri kemerdekaan rakyat yang seharusnya mempunyai hak untuk mengemukakan pendapatnya.

DINAMIKA POLITIK PEMERINTAHAN

A.   Kondisi Eksekutif dan Legislatif

       Eksekutif  adalah penyelenggara roda pemerintahan untuk itu diperlukan dana agar penyelenggaraan terbiayai. Sebelum kekayaan negara tergali dan utang luar negeri diperoleh, eksekutif memungut berbagai pajak dan retribusi dari rakyat. Untuk itu agar penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya menghamburkan uang rakyat, maka diperlukan aparat legistatif yang mewakili rakyat untuk mengontrol jalanya roda pemerintahan, itulah sebabnya legislatif disebut juga sebagai parlemen agar dalam rapat legislatif menyampaikan suara rakyat.

       Tetapi di berbagai daerah sebagai penjabaran kepanjangan tangan pemerintah pusat, legislatif menumpang kantor pada pemerintah eksekutif, bahkan sekretariat legislatif dipercaya pemangkuan jabatannya pada eksekutif sehingga terjadi pengebiran aspirasi. Kemudian walaupun legislatif diberikan seperangkat hak seperti hak bertanya dan mengajukan pendapat bahkan melakukan penelitian ke daerah kerjanya, dia dibina oleh sejumlah tata tertib yang membuat dirinya tidak memiliki keleluasaan.

B.   Partisipasi Politik Rakyat

       Partisipasi adalah penentuan sikap dan keterlibatan hasrat setiap individu dalam situasi dan kondisi organisasinya, sehingga pada akhirnya mendorong individu tersebut untuk berperan serta, dalam pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya yang bersangkutan akan mengambil bagian dalam setiap pertanggungjawaban. (Davis)

       Khusus untuk partisipasi politik rakyat dapat didefinisiskan sebagai kegiatan warga negara yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah. (Samuel Huntington dan Joan Nelson)

       Namun demikian didapati tingkatan partisipasi politik yang berbeda dalam suatu sistem politik dengan yang lain, tetapi partisipasi pada suatu tingkat hirarki tidak merupakan prasyarat bagi partisipasi pada suatu tingkatan yang lebih tinggi.

       Partisipasi berbeda-beda dalam suatu sistem politik dengan sistem politik lain sangat penting. Hal ini karena pengaruh ruang waktu setempat termasuk budaya politik masyarakat. Akan terdapat berbagai pembatasan pada partisipasi politik ada yang formal dan ada pula yang informal. Bahkan ada kelompok apatis yang menghindarkan diri dari segala kegiatan politik, maksudnya tidak peduli dengan pemilu, sidang umum, adanya kepartaian, namun tetap menghindarkan diri dari terjadinya keributan.

       Di Indonesia hal ini diciptakan pemerintah bahkan dibiarkan mengambang dengan tidak memberikan izin pada munculnya komisariat tingkat kecamatan dan desa untuk keberadaan partai politik.

       Apabila pemilihan umum tiba mereka diminta untuk mencoblos tanda gambar yang tidak jelas siapa yang akan mewakili suara mereka diparlemen. Hal ini sudah barang tentu dengan tetap mempertahankan sistem pemilihan umum proporsional. Tidak satu orang pun memprotes munculnya wakil kaum buruh yang memiliki kasus menyetrika punggung pembantu rumah tangganya sendiri, jadi bagaimana mungkin sang wakil akan mewakili kaum buruh apabila buruh yang ada dirumahnya dianiaya yang bersangkutan.

      

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

A.   KESIMPULAN

       Sebagai objek analisis politik pemerintahan, diperlukan indikator-indikator yang mendukung kesimpulan yang diambil dalam sebuah analisis. Apakah pemerintah telah menjalankan negara sesuai dengan ideologi nasional? Seberapa besar kekuatan politik komponen bangsa, antara militer, partai politik, pemuka agama, cendikiawan, pengusaha, mahasiswa, dan kaum oposisi di Indonesia? Seberapa jauh faktor sosiologis, ekonomis, kultur budaya bangsa mempengaruhi dinamika perpolitikan nasional

B.   SARAN

       Resume ini dapat dijadikan sumber referensi bagi para pambaca nantinya yang berminat dalam bidang politik yang insyaallah nantinya akan menjadi pemimpin bangsa.

DAFTAR ISI

Syafiie, Inu Kencana.2008.”Teori dan Analisis Politik Pemerintahan”. Jakarta: PT. Perca.

Tweet